Pumpunan – Sering kita saksikan kehadiran bupati sebagai kepala daerah dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Entah itu peresmian-peresmian, gotong royong, atau bahkan acara-acara kecil di tingkat desa. Kehadiran mereka kerap diinterpretasikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, upaya menampung aspirasi, atau sekadar pencitraan demi memenangkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada?
Namun, seberapa jauh kehadiran seorang kepala daerah benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat? Apakah janji-janji dan aspirasi yang ditampung selama kampanye dan kunjungan kerja benar-benar direalisasikan? Atau, apakah ini hanya sekadar upaya menarik simpati sementara, yang pada akhirnya pembangunan yang dijanjikan terhenti di tengah jalan?
Bupati sebagai kepala daerah itu harus bisa merealisasikan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah terukur meskipun terbatas dengan APBD. Karena keterbatasan APBD-lah dia ditunjuk oleh warga pemilih untuk dapat merealisasikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Jika pembangunan menggunakan APBD yang terbatas sedangkan bupati tidak mampu mencarikan dana dari pemerintah pusat maka pembangunan pun dilakukan sedikit-sedikit seperti halnya jalan hanya 100 sampai 200 meter. Itupun kualitas jalannya alakadar. Apalagi pembangunan jalan dilakukan jelang Pilkada. Dapat dikatakan warga pada masa itu gagal memilih pemimpin daerah.
Bupati yang baik yaitu dapat mencari dana dari pemerintah pusat. Dinas atau organisasi perangkat daerah ikut membantu mencarikan dannaya. Lalu bupati yang meminta langsung kepada kementerian terkait. Kalau bupati yang meminta langsung maka bantuan yang didapat besar karena menunjukan keseriusan. Beda hal dengan hanya kepala dinas.
Nah, jika ada pembangunan sedikit-sedikit di daerah anda, bisa jadi bantuan itu hasil kinerja kepala dinas
Baca Juga: Daftar Perjuangan JKA untuk Padang Pariaman
Dari Janji ke Realita: Pembangunan Infrastruktur yang Menunggu
Salah satu aspirasi masyarakat yang paling sering muncul adalah perbaikan infrastruktur, terutama jalan. Jalan yang rusak bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Ketika seorang kepala daerah menjanjikan perbaikan jalan, harapan masyarakat tentu sangat besar.
Namun, seringkali kita temui pembangunan jalan yang terkesan setengah-hati. Proyek hanya selesai beberapa ratus meter, kemudian terhenti begitu saja. Pertanyaannya, apakah pembangunan yang hanya sebagian ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat? Ataukah ini hanya upaya untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat menjelang pemilihan?
Hal ini kerap terjadi di sejumlah daerah. Bahkan jalan yang dibangun beberapa meter beberapa tahun lalu belum dilanjutkan pembangunannya hingga kepala daerah itu habis masa jabatan.
Nah, ketika kepala daerah sudah berganti dan melanjutkan pembangunan jalan, ternyata jalan yang dibangun pemerintah yang sebelumnya yang sempat terhenti sudah rusak akibat kualitasnya buruk. Akibat mengejar Pilkada.
Baca juga: Diusung PAN-PPP, SBY Daftar ke KPU Padang Pariaman
Menakar Keberhasilan Seorang Bupati
Untuk menilai apakah seorang kepala daerah benar-benar berhasil memenuhi aspirasi masyarakat, kita perlu melihat beberapa indikator, antara lain:
1. Keterbukaan dalam Menampung Aspirasi
Apakah kepala daerah menyediakan saluran yang jelas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi? Apakah aspirasi tersebut ditindaklanjuti dengan serius?
Ketika bupati mengatakan telah mengaspal jalan ratusan kilometer meter maka perlu dipertanyakan dana yang dikucurkan. Karena mengaspal jalan ratusan kilometer dana yang dikucurkan triliun rupiah. Mungkin dapat dipastikan tidak ada jalan yang berlubang di daerah itu. Tapi kalau pun memang benar yang dikatakannya daerah ada maju dari Jakarta. Jalan aspal tidak berlobang.
2. Konsistensi dalam Merealisasikan Janji
Apakah janji-janji kampanye dan komitmen yang disampaikan selama masa jabatan benar-benar direalisasikan?
Bahayanya saat ini bupati tidak konsen merealisasikan janji tapi konsisten menjaga janji sehingga tidak pernah direalisasikan tanpa ada upaya mewujudkan.
3. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan
Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan?
Banyak pembangunan oleh pemerintah yang hanya melibatkan segelintir masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan tidak berdasarkan prioritas. Biasanya masyarakat yang dilibatkan oleh pemerintah untuk pembangunan merupakan tim kampanye-nya sehingga pembangunan jalan aspal di arahkan jalan ke rumah tim kampanye. Bahkan jalan yang dibuat hanya sampai rumah tim kampanye tersebut. Sedangkan jalan yang banyak dilalui atau betul-betul dibutuhkan masyarakat diabaikan. Bisa dikatakan pembangunan yang dilakukan hanya untuk tim kampanye. Dari mereka untuk mereka.
4. Evaluasi Berkala terhadap Hasil Pembangunan
Apakah ada mekanisme evaluasi yang transparan untuk melihat sejauh mana pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat?
Di zaman keterbukaan informasi saat ini ternyata kita masih terkendala terkait jalan yang mana saja yang dibangun pemerintah. Kita hanya dicokoki total pembangunan tanpa tahu jalan mana saja yang telah dibangun. Bisa jadi jalan yang dibangun tersebut difokuskan ke kampung halamannya.
Tantangan Bupati dalam Merealisasikan Aspirasi Masyarakat
Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh seorang kepala daerah dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, antara lain:
1. Terbatasnya Anggaran
Anggaran daerah yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat. Namun kepala daerah yang baik itu ialah dapat mengatasinya dengan menjalin kerjasama sama dengan anggota DPR RI, DPD, dan kementerian terkait. Namun sayangnya bupati saat ini sudah tidak dikenal oleh pihak kementerian namun juga enggan meminta kolaborasi dengan anggota DPR dan DPD. Terkadang mereka dianggapnya musuh karena bukan separtai.
Atau anggota DPR RI atau DPD RI yang tidak mau bermitra lagi karena seluruh kerja kerasnya tidak diakui setelah permintaan bupati dikabulkan? Parahnya terkadang bupati ini menyatakan ke publik yang berjasa orang separtainya meskipun orang separtainya itu tidak tahu apa-apa.
2.Prioritas Pembangunan
Kepala daerah harus menentukan prioritas pembangunan yang paling mendesak dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
Nah, sekarang coba kumpulkan data jalan rusak dan putus di daerah anda. Dan setalah itu coba kumpulkan juga jalan yang mana yang sudah diperbaiki. Lalu bandingkan mana yang lebih mendesak. Jika jalan yang dibangun pemerintah bukan hal yang mendesak berarti bupati tidak memahami daerah sehingga tidak mengetahui jalan yang prioritas.
Atau bisa jadi poin yang tadi, bupati lebih mementingkan jalan ke rumah tim kampanye-nya dari pada jalan yang seharusnya diperbaiki.
Kesimpulan
Kehadiran seorang kepala daerah dalam kegiatan kemasyarakatan memang penting. Namun, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kehadiran tersebut berdampak nyata pada kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, merupakan salah satu indikator keberhasilan seorang kepala daerah dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Namun, pembangunan tersebut harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar untuk menarik simpati.
Meskipun pembangunan jalan penting namun bupati yang sukses itu dapat membawa pembangunan berskala nasional ke daerah yang dipimpinnya. Tujuannya tidak saja mempercantik wajah daerah juga dapat meningkatkan peluang membuka lapangan pekerjaan.
Nah, apakah bupati di daerah anda membawa pembangunan skala nasional selama dia menjabat? Kalau tidak berarti dia gagal.