Pengertian HAM dan Implementasinya di Indonesia

oleh
Pengertian HAM dan Implementasinya di Indonesia
(Banyuwangikab.go.id)

Pumpunan – Hak asasi manusia atau HAM adalah adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak dalam kandungan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena pemberian tuhan maka tidak ada yang berhak dan bisa mencabutnya kecuali diri-Nya. Hal ini selaras dengan Teaching Human Right yang diterbitkan oleh PBB yang mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Baca Juga:
Negara Hukum dan Budaya Masyarakat Indonesia

Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

‘Rule of law’ atau negara hukum ialah negara yang menganut dan menjalankan fungsi berasaskan hukum. Dengan negara menganut asas hukum maka setiap warga negaranya harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Berdasarkan UUD 1945 pada pasal l Ayat (3) mengatakan: Indonesia adalah negara hukum. 

Tujuan adanya negara hukum ialah untuk melindungi HAM dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Negara hukum menjadi prasyarat terselenggaranya hak asasi dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlindungan hukum terhadap HAM ialah hak asasi manusia.  Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap orang yang wajib lindungi baik oleh negara atau siapapun.

Baca Juga:
Pengertian Serta Hak dan Kewajiban Warga Negara

HAM di Indonesia

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945 pasal 28A sampai pasal 28J. Selain itu juga ada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol, UU Otonomi Daerah. Sehingga masyarakat Indonesia tidak saja mendapatkan kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, berkumpul, berorganisasi, dan turut serta dalam pemerintahan namun juga berpolitik.

Bahkan menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Dalam artian meskipun memiliki kebebasan, kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain.

Implementasi HAM di Indonesia

Namun sayang realitasnya belum sepenuhnya dapat diterapkan Indonesia. Contohnya, pelanggaran HAM berat di Indonesia selama ini masih mengalami hambatan-hambatan. Mulai dari pengusutan Peristiwa Trisakti-Semanggi, Kerusuhan Mei 1998, hingga penghilangan orang secara paksa. Selain itu, meskipun sudah dilakukan penekanan terjadinya pelanggaran HAM namun masih ada ditemukan penyiksaan dan perilaku tidak manusiawi bahkan merendahkan martabat oleh oknum-oknum tertentu. Selain masih ada warga yang merasakan pemeriksaan tidak adil dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum. 

Ketidakmampuan penuntasan masalah HAM, telah menimbulkan pertanyaan dalam benak masyarakat terkait dengan keseriusan pemerintah dalam mengusut masalah tersebut.

Disisi lain, di zaman globalisasi dengan perkembangan teknologi yang pesat juga berpotensi memudarkan pelaksanaan HAM di Indonesia. Hal ini dilihat dari maraknya ujaran kebencian, berita bohong, dan lainnya yang dilontarkan oleh warga Indonesia di media sosial. Kebebasan berekspresi tentu merupakan hak setiap orang namun dalam hal ini terjadi kebablasan yang dapat merusak keharmonisan dalam bermasyarakat dan stabilitas negara. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Undang-undang ITE guna meminimalisir terjadinya hal tersebut. Namun sayangnya setelah undang-undang dikeluarkan justru masyarakat Indonesia tidak saling intropeksi diri namun malah saling lapor. 

Nah, sebagai warga negara yang menganut asas ketuhanan maka hendaknya kita ikut menegak HAM, menghormati orang lain, dan membantu tegaknya hak asasi. Dengan semakin banyak warga Indonesia memahami HAM maka diharapkan negara ini menjadi bangsa yang damai dan demokratis seperti yang dicita-citakan.  

Referensi:

  • Hariyanto, Erie. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Surabaya: Pena Salsabila
  • _.2012.Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
  • HAM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.