Pumpunan – Kontroversi IKN atau Ibu Kota Negara telah banyak menyita perhatian publik. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah proyek besar yang digagas oleh pemerintah Indonesia. Di balik ambisi besar ini, muncul berbagai pro dan kontra yang memantik perdebatan publik. Artikel ini akan mengupas sisi gelap IKN, menilik berbagai argumen kontra yang dikemukakan oleh berbagai pihak.
1. Beban Biaya Fantastis dan Prioritas yang Terabaikan
Kritik utama terhadap IKN adalah beban biayanya yang fantastis. Diperkirakan, proyek ini akan menelan biaya hingga ratusan triliun rupiah. Dana sebesar itu dikhawatirkan akan lebih bermanfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan mendesak di Indonesia, seperti kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur di luar Jawa.
Baca juga: Alasan Pembangunan Bangun IKN Baru di Kaltim
2. Dampak Lingkungan yang Mengkhawatirkan
Pembangunan IKN di wilayah hutan hujan Kalimantan Timur dikhawatirkan akan membawa dampak lingkungan yang serius. Deforestasi, kerusakan habitat, dan potensi bencana alam menjadi momok yang menghantui proyek ini.
3. Ketergeseran Masyarakat Adat dan Konflik Tanah
Masyarakat adat di wilayah IKN terancam tergusur dari tanah leluhur mereka. Hal ini dikhawatirkan akan memicu konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.
4. Ketidakjelasan Konsep dan Rencana Matang
Banyak pihak mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam merealisasikan IKN. Konsep kota yang masih belum jelas dan minimnya kajian matang dikhawatirkan akan berujung pada proyek yang mangkrak dan sia-sia.
5. Memperparah Ketimpangan dan Sentralisasi Kekuasaan
Pemindahan IKN dikhawatirkan akan memperparah ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Kekhawatiran lain adalah sentralisasi kekuasaan yang semakin kuat di tangan pemerintah pusat, mengabaikan otonomi daerah.
6. Dampak Ekonomi yang Tidak Merata:
Manfaat ekonomi IKN diprediksi tidak akan merata dan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Masyarakat lokal dikhawatirkan tidak akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dari proyek ini.
7. Akses dan Konektivitas yang Terbatas:
Lokasi IKN di Kalimantan Timur dikhawatirkan akan menyulitkan akses dan konektivitas bagi masyarakat luas. Hal ini dapat menghambat mobilisasi dan partisipasi publik dalam pembangunan IKN.
8. Ketidakpercayaan Publik dan Kurangnya Transparansi
Proses pengambilan keputusan terkait IKN diwarnai dengan minimnya transparansi dan partisipasi publik. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proyek ini.
Kesimpulan:
Pembangunan IKN bagaikan pisau bermata dua. Di balik ambisi dan potensinya, terdapat risiko dan dampak negatif yang perlu dipertimbangkan secara matang. Penting bagi pemerintah untuk melibatkan semua pihak, mendengarkan aspirasi publik, dan memastikan proyek ini dilaksanakan dengan akuntabilitas dan transparansi.
**Sumber:**
* [https://communication.binus.ac.id/2022/12/16/pro-dan-kontra-pemindahan-ibu-kota-negara/](https://communication.binus.ac.id/2022/12/16/pro-dan-kontra-pemindahan-ibu-kota-negara/)
* [https://www.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota](https://www.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota)
* [https://www.inilah.com/dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara](https://www.inilah.com/dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara)
