Pumpunan – Integrasi nasional saat ini menjadi permasalahan yang dialami oleh banyak negara khususnya negara dengan usia muda, termasuk Indonesia. Hal tersebut karena sebuah negara terdiri dari orang-orang yang masing-masingnya memiliki perbedaan namun menjadi satu menjadi sebuah bangsa.
Indonesia semenjak kemerdekaan hingga sekarang masih kesulitan untuk menyatukan pemahaman warga negaranya karena bangsa ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa, budaya. Sejatinya dengan memiliki keberagaman tersebut warga negara Indonesia menjadi bangga dan menjaganya. Namun nyatanya akibat ego segelintir oknum atau ada pihak yang ingin memecah belah negara ini terus diterpa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Baca Juga: Pengertian Serta Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Pengertian Integrasi Nasional
Menurut Saafroedin Bahar (1998) integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Hal ini berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah.
Howard Wrigins (1996) berpendapat, integrasi adalah penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari satu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh
atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Kesimpulan pendapat dari Howard ini yaitu integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar.
Ada lima cara pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa menurut Howard Wriggins (1996) yang Kemendikbud dalam Buku Modul Kuliah
Kewarganegaraan menyebutnya sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu:
- adanya ancaman dari luar.
- gaya politik kepemimpinan.
- kekuatan lembaga-lembaga politik.
- ideologi nasional.
- kesempatan pembangunan ekonomi.
Suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila memenuhi tiga elemen (Sunyoto Usman:1998), yaitu
- masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama.
- masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki “croos cutting affiliation” sehingga menghasilkan “croos cutting loyality”.
- masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.
Baca Juga: Negara Hukum dan Budaya Masyarakat Indonesia
b. Pentingnya Integrasi Nasional
Integrasi nasional diperlukan negara untuk membangun kejayaan bangsa agar tujuan sebuah negara dibangun dapat tercapai. Jika masyarakat suatu negara perpecahan atau disintegrasi dan terjadi konflik maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tersebut tidak saja materil namun juga mental dan spiritual. Disintegrasi tersebut bisa saja disebabkan oleh pengaruh dari negara lain namun juga pengaruh dari suatu negara sendiri.
Akibat disintegrasi bangsa banyak potensi sumber daya yang dimiliki dan seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik. Sehingga negara yang sering mengalami konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.
Meskipun setiap masyarakat memiliki menyimpan potensi konflik namun persamaan kepentingan, kebutuhan, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan hal yang memperkuat pengintegrasian. Bukankah Indonesia terbentuk dari persamaan nasib karena dijajah sehingga bersatu melawannya dan menyatakan kemerdekaan?
Sejarah Indonesia adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi, baik yang disengaja atau tak sengaja, ke arah menyatunya suku-suku tersebut menjadi satu kesatuan negara dan bangsa (Sumartana dkk, 2001:100).
Oleh karena itu perbedaan-perbedaan yang ada dalam bangsa ini seperti suku, agama, budaya, bahasa, bahkan harus dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat.
Kegagalan dalam mewujudkan integrasi tidak saja gagal membangun kejayaan nasional namun juga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Baca Juga: Daftar lengkap artikel tentang kenegaraan
Yuk, ikuti kami di Twitter dan Facebook untuk dapat info menarik terbaru.
Referensi:
- Sumartana, Th. 2001. Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Interfidei.
- 2012. Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan Modul. Kemendikbud.
